Berita Terkini

Sekretaris KPU Sulawesi Tenggara H. Syafruddin menyerahkan Satya Lencana Karya Satya 10 Tahun kepada 3 orang staf PNS KPU Kabupaten Buton pada pelaksanaan Apel Pagi, Senin (05/08/2022) yang disaksikan Langsung oleh Komisioner KPU Kabupaten Buton dan jajaran Sekretariat KPU Buton. Pada arahannya, Sekretaris KPU Sulawesi Tenggara menyampaikan beberapa poin penting, diantaranya :  1. Penegakan disiplin wajib di laksanakan oleh seluruh Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan PP 53 Tahun 2010.  2. Dukungan dan fasilitasi terhadap  kegiatan verifikasi administrasi partai politik guna menghindari adanya sengketa terhadap pelaksanaan tahapan verifikasi ini.  3. Mengelola anggaran tambahan Pemilu 2024 dengan membuat timeline kegiatan agar pelaksanaan lebih terarah.  4. Senantiasa menjaga kekompakan dan harmonisasi dalam pelaksanaan tugas. 5. Meminta peranan para kasubag untuk dapat menjadi partner dan mediator untuk menjembatani antara Sekretaris dan jajaran Komisioner.  6. PPNPN agar bekerja membantu KPU Kabupaten Buton sesuai tugasnya dalam mendukung pelaksanaan Tahapan Pemilu 2022.

Dalam rangka menyamakan persepsi/ kerja verifikasi antara komisioner, kasubag dan operator verifikasi, terhadap pengoperasian SIPOL dan mengevaluasi  hasil verifikasi administrasi kabupaten/ Kota terhadap keanggotaan Parpol, KPU Provinsi Sulawesi Tenggara menggelar Rapat Koordinasi Pelaksanaan Tahapan Verifikasi Administrasi Keanggotaan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 Tingkat KPU Kabupaten/Kota se-SulawesiTenggara. Rapat koordinasi dilaksanakan pada hari Rabu, 29 Agustus 2022 di Aula Husni kamil Malik Kantor KPU Prov. Sulawesi Tenggara dan diikuti oleh seluruh Anggota KPU Divisi Teknis KPU Kabupaten/Kota se-Sulawesi Tenggara, Admin dan Operator SIPOL. Rapat koordinasi sendiri dipimpin oleh Ketua Divisi Teknis KPU Provinsi Sulawesi Tenggara, Iwan Rompo Banne yang sebelumnya dibuka oleh Ketua KPU Provinsi Sulawesi Tenggara, Laode Abdul Natsir yang didampingi oleh Anggota KPU Divisi Hukum dan Pengawasan, yakni Ade Suerani dan Sekretaris KPU Prov. Sulawesi Tenggara                H. Syafruddin. Dalam arahannya Ketua KPU Provinsi Sulawesi Tenggara mengharapkan agar para peserta rakor saling bersinergi, bekerja cermat dan hati-hati serta senantiasa memastikan pekerjaan kita teradminstrasi dengan baik. “Kita bekerja sebagai sebuah sistem, sehingga tidak dapat bekerja sendiri-sendiri, begitu juga di tingkat Sekretariat, para Kabag dan Kasubag agar dapat menjembatani ataupun memfasilitasi anggota Kpu dan tim verifikasi” sahutnya. Iwan Rompo selaku Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan dalam paparannya juga menjelaskan lebih rinci tentang pelaksanaan verifikasi ini, beliau juga mengingatkan untuk lebih mengkatifkan komunikasi dengan L.O.” Pasca ditutupnya pendaftaran parpol, terdapat 14 Partai Politik yang mengajukan laporan dugaan pelanggaran adminstrasi pada tahapan pendaftaran kepada bawaslu.. Terdapat 15 laporan yang ada, dengan rincian 9 laporan dilanjutkan, dan 6 dihentikan karena tidak memenuhi syarat formil “Kata Iwan Rompo.

Komisi Pemilihan Umum provinsi Sulawesi Tenggara menggelar doa bersama dan santunan anak Yatim di Aula Husni Kamil Malik, senin (22/08/2022). kegiatan ini dihadiri oleh  Anggota KPU Ade Suerani, Anggota KPU Muh.Nato Alhaq dan sekretaris H. Syafruddin serta jajaran Sekretariat KPU Prov. Sulawesi Tenggara. Membuka Kegiatan Ade Suerani menyampaikan tujuan dilaksanakannya kegiatan ini selain memanjatkan doa demi kelancaran dan kesuksesan Pemilu dan pemilihan tahun 2024 juga untuk berbagi sebagian rejeki untuk anak yatim. "Semoga dengan doa kita bersama, juga doa anak anak yatim ini didengarkan dan dikabulkan oleh Allah SWT agar kita yang sedang melaksanakan Tahapan Pemilu selalu diberikan Hidayah, kesehatan, kekuatan dan kesabaran oleh Allah SWT dalam menjalankan tugas- tugas kita". Acara dilanjutkan dengan membaca Surat Yasiin secara bersama sama dipimpin oleh Uztad Safrijal kemudian ceramah yang menjelaskan tentang pentingnya Doa dalam setiap langkah kita. "Dalam melaksanakan tugas tugas Kepemiluan selain persatuan, kerjasama dan solidaritas, Doa juga menjadi bagian yang sangat penting untuk meminta perlindungan dan pertolongan kepada Allah SWT agar segala sesuatu yang kita kerjakan berjalan lancar sesuai dengan harapan kita semua yaitu pemilu yang sukses." sebagai penutup dari rangkaian acara dilakukan serah terima  santunan kepada anak yatim di pondok hafidz wushulul fawwaz.

KPU Provinsi Sulawesi Tenggara menggelar acara Rapat Koordinasi Fasilitasi Pelayanan Helpdesk dan Rapat Konsolidasi Pemenuhan Syarat Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum 2024 KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota se-Sulawesi Tenggara, Rabu (17/08/2022) yang  dilaksanakan di Aula Kantor KPU Kabupaten Konawe. Kegiatan ini  dihadiri oleh Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU RI, Idham Holik secara daring, Ketua, Anggota serta Sekretaris KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota se-Sulawesi Tenggara, jajaran Forkopimda Kab. Konawe antara lain Ketua DPRD Kab. Konawe, Kapolres Konawe, Kajari Konawe.   Sebelum membuka rapat secara resmi, dalam sambutannya, Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan, Idham Holik, berharap agar pada saat pelaksanaan verifikasi partai politik di Sulawesi Tenggara tidak ditemukan adanya potensi permasalahan hukum mengingat telah dilakukannya persiapan yang matang dalam menghadapi tahapan tersebut. Pada kesempatan yang sama Ketua KPU Prov. Sultra, La Ode Abdul Natsir mengatakan kegiatan ini dilaksanakan untuk menyatukan visi, menyamakan presepsi dan untuk mengantisipasi permasalahan yang akan timbul dalam pelaksanaan tahapan Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum agar memberikan hasil yang lebih optimal. “Untuk menghindari adanya permasalahan dan kesalahan dalam pelaksanaan verifikasi sebagai penyelenggara KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota harus memastikan persiapan yang baik untuk melaksanakan tahapan verifikasi ini” sahutnya.

KPU Provinsi  Sulawesi Tenggara menggelar kegiatan Rapat Koordinasi  Penanganan Potensi Permasalahan Hukum pada Tahapan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 serta Penyusunan Produk Hukum KPU bertempat di aula Hotel Sri Rahayu Kabupaten Konawe, Rabu (17/08/2022) Rapat Koordinasi ini dibuka oleh Anggota KPU RI Divisi Hukum dan Pengawasan Mochammad Afifuddin Dalam pemaparannya menjelaskan sampai saat ini sdh terdapat  43 Partai politik yang mendaftar  24 partai dinyatakan lengkap, 16 parpol tidak lengkap, 3 tdk mendaftar, 1 partai membawa manual yaitu partai perkasa. “Potensi yang mungkin terjadi pelanggaran administrasi dan sengketa, 24 partai Politik yang menerima Berita Acara dan 16 parpol tidak menerima Berita Acara” katanya. Afifuddin menekankan hal yang sangat penting yakni pelayanan yang kita berikan,tentang teknis pelayanan ataupun administrasi, “prinsipnya kita akan mulai bekerja ketika akun sudah terbuka dan telah diturunkan dari KPU Pusat kemudian kita verifikasi dan menyusun tim verifikator Parpol, Koordinasi dan Kekompakan sangat diharapkan antara KPU dan sekretariat” tegasnya. Masih dalam pembukaan, Ketua KPU Provinsi Sulawesi Tenggara Laode Abdul Natsir mengatakan bahwa kegiatan ini dilaksanakan bertujuan untuk mengidentifikasi Potensi Permasalahan Hukum pada Tahapan yang sedang berlangsung  yaitu  Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 beliau juga menghimbau agar KPU Kab./kota menjalankan tugas dan wewenangnya dengan mencermati dan mempelajari kembali UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022, dan pedoman teknis pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik peserta Pemilu 2024. Mengingat arahan Ketua KPU RI pada kegiatan Rakor di Jakarta agar semua peristiwa harus tercatat dan terekam kronologinya. "Sehingga jika ada permasalahan maka ada rekam jejak peristiwanya," ujar Laode Abdul Natsir.  Kegiatan Rapat Koordinasi ini dilanjutkan dengan diskusi  yang menghadirkan narasumber Anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara Bahari, yang  memaparkan terkait penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa proses pemilu yang dilakukan Bawaslu. Narasumber Kedua Koordinator Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara Ade Suerani menjelaskan identifikasi permasalahan hukum dan mekanisme dalam menghadapi pelanggaran administratif pemilu dan sengketa proses pemilu dia mengingatkan bahwa perlunya identifikasi potensi permasalahan hukum dengan menyusun daftar inventarisasi masalah (DIM), dan melakukan analisa terhadap DIM yang telah disusun disertai mekanisme penyelesaiannya.

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara dan KPU Kabupaten/Kota Se Sulawesi Tenggara melaksanakan upacara bendera Peringatan HUT RI ke 77 yang berpusat di kantor KPU Kabupaten Konawe, Unaaha, Rabu 17 Agustus 2022. Upacara diikuti oleh seluruh jajaran sekretariat KPU Provinsi Sulawesi Tenggara, KPU Kabupaten/Kota se-Sulawesi Tengggara, dan dipimpin langsung oleh Ketua KPU Provinsi Sulawesi Tenggara, La ode Abdul Natsir yang juga bertindak selaku inspektur upacara. La ode Abdul Natsir membacakan sambutan Ketua KPU RI Hasyim Asy’ari dalam gelar upacara tersebut. “Pada momen HUT Kemerdekaan RI ini, marilah kita kembali mengingat jasa para pahlawan dari berbagai penjuru Indonesia yang berjuang tanpa kenal lelah demi kemerdekaan Indonesia,” Menyambung tema peringatan HUT ke-77 RI adalah Pulih Lebih Cepat, Bangkit Lebih Kuat. “Tema Kemerdekaan Indonesia pada Tahun ini merefleksikan bagaimana nilai-nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika mempersatukan masyarakat Indonesia dalam menghadapi tantangan yang ada.”  Upacara bendera berlangsung khidmat dan dilanjutkan dengan berbagi lomba 17  Agustus yang melibatkan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota se-Sulawesi Tenggara. Kemudian dilanjutkan dengan Upacara Penurunan Bendera Pada Pukul 17.00 Wita yang kembali dipimpin oleh Ketua KPU Provinsi Sulawesi Tenggara sekaligus menandai penutupan rangkaian acara pada hari ini.