Berita Terkini

KPU Kabupaten Kolaka menyelenggarakan Sosialisasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) di Kecamatan Iwoimendaa Kabupaten Kolaka Kamis, 04 Agustus 2022 Dihadiri oleh Koordinator Divisi Perencanaan Data dan Informasi KPU Provinsi Sulawesi Tenggara Muh,Nato Al Haq, didampingi Ketua KPU Kabupaten Kolaka Kamal Badu, anggota KPU Kabupaten Kolaka Divisi Parmas Muliana dan  Koordinator Divisi  Perencanaan Data dan Informasi Rusdi serta Camat Iwoimendaa Ahmad, S.Pd. kegiatan ini diikuti oleh para Kepala Desa, dan Kepala Seksi Pemerintahan Desa se Kecamatan Iwoimendaa. Dalam sambutannya Koordinator Divisi Perencanaan Data dan Informasi KPU menyampaikan PKPU 6 tahun 2021 tentang pemutakhiran data pemilih berkelanjutan ini adalah PKPU baru yang merupakan turunan dari UU 7 tahun 2017  serta Surat Edaran Ketua KPU RI Nomor 17 tahun 2022 tentang tindak lanjut hasil pemadanan Data Pemilih Berkelanjutan semester II Tahun 2021 Komisi Pemilihan Umum dengan data kependudukan kementerian dalam negeri Republik Indonesia Atas dasar inilah KPU Kabupaten/Kota dalam melakukan pemutakhiran data pemilih berdasarkan Daftar Pemilih Tetap Pemilu terakhir yang dimutakhirkan secara berkelanjutan. Selanjutnya sosialisasi menghadirkan Narasumber Perwakilan Bawaslu Kabupaten Kolaka Jauhardin dan Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka dari Bappeda Kab. Kolaka Ibu Sri Raudah Suna dan Kesbangpol Kabupaten Kolaka bapak H Syarifuddin.

Kamis 4 Agustus 2022 Anggota KPU Provinsi Sulawesi Tenggara Iwan Rompo Banne hadir sebagai Narasumber dalam acara Sosialisasi PKPU No 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD yang diselenggarakan oleh KPU Kabupaten Kolaka di Tirawuta Kabupaten Kolaka Timur. Dalam Sambutannya, Koordinator Divisi Teknis Penyelenggara Pemilu ini mengatakan bahwa Tahapan Pendaftaran sudah dimulai sejak Tanggal 1 Agustus sampai 14 Agustus 2022, sampai kemarin sudah ada 11 Partai Politik yang mendaftar, 8 Parpol dinyatakan lengkap dan 3 Parpol belum lengkap atau dikembalikan untuk melengkapi dokumen Pendaftarannya. selanjutnya KPU Kabupaten akan melakukan verifikasi administrasi sesuai dengan ketentuan yang telah diatur, dan dilanjutkan dengan verifikasi kepengurusan dan keanggotaan setelah dinyatakan lulus verifikasi. tetapi untuk Partai Politik yang mewakili keterwakilan di DPR RI hanya sampai pada verifikasi administrasi. "apabila sudah melewati verifikasi administrasi dan dinyatakan memenuhi syarat maka akan ditetapkan bersama Partai Politik lainnya yaitu baik Parpol yang tidak memiliki kursi di DPR Peserta Pemilu 2019 atau Partai baru yang telah dimyatakan lulus verifikasi administrasi faktual" sahutnya. sementara Ketua KPU Kabupaten Kolaka Timur Suprihati nengtyas mengatakan Sosialisasi ini merupakan upaya  KPU Kabupaten Kolaka Timur dalam memberikan informasi terkait PKPU 4 tahun 2022 serta mekanisme dan Tata cara Verifikasi Administrasi dan Verifikasi Faktual kepengurusan dan keanggotaan Parpol peserta Pemilu 2024. Acara ini juga di hadiri oleh Anggota KPU Kabupaten Kolaka Timur, Bawaslu Kabupaten Kolaka Timur, perwakilan Dukcapil Kabupaten Kolaka Timur, Perwakilan Kesbangpol Kabupaten Kolaka Timur dan Stakeholder Kabupaten Kolaka, Pimpinan Partai Politik tingkat Kabupaten Kolaka Timur, LSM dan Media setempat.

Anggota KPU Provinsi Sulawesi Tenggara Iwan Rompo Banne hadir sebagai Narasumber dalam acara Sosialisasi PKPU No 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD yang diselenggarakan oleh KPU Kabupaten Kolaka di Hotel Sutan Raja Kolaka, Rabu 3 Agustus 2022. Koordinator Divisi Teknis Penyelenggara Pemilu, dalam Sambutannya mengatakan bahwa kegiatan Sosialisasi ini sangat penting untuk mensosialisasikan informasi tentang tahapan Penyelenggaraan Pemilu Serentak tahun 2024 khususnya tahapan Pendaftaran, verifikasi dan penetapan Partai Politik diketahui oleh seluruh masyarakat di Kabupaten Kolaka dan berpesan agar KPU Kabupaten Kolaka siap melayani Peserta Pemilu termasuk menjawab pertanyaan pertanyaan seputar Verifikasi partai Politik. selanjutnya Ketua KPU Kabupaten Kolaka Kamal Badu mengatakan Sosialisasi ini merupakan upaya KPU kabupaten Kolaka dalam menyebarkan informasi terkait PKPU 4 tahun 2022 kepada Pimpinan partai Politik di tingkat Kabupaten Kolaka dan untuk mengantisipasi permasalahan yang akan timbul dalam proses Verifikasi Partai Politik. Hadir dalam kegiatan ini Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Kolaka, Kapolres Kolaka, Dandim 1412, Bawaslu Kabupaten Kolaka, Kadis Dukcapil Kabupaten Kolaka, Kepala Kesbangpol Kabupaten Kolaka dan Stakeholder Kabupaten Kolaka, Pimpinan Partai Politik tingkat Kabupaten Kolaka serta Sekretaris KPU kabupaten Kolaka dan jajarannya.    

Dalam Rangka menghadapi Pelaksanaan Tahapan Pendaftaran, verifikasi dan Penetapan Partai politik Calon Peserta Pemilu, jajaran Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara berkunjung ke Kantor KPU Provinsi Sulawesi Tenggara, terdiri dari Koordinator Divisi Pengawasan Munsir Salam, yang didampingi oleh Komisioner lainnya Munadarma Koordinator Divisi SDM, Ajmal Arif Koordinator Hukum, Hupmas dan Datin, dan Koordinator Divisi Penyelesaian sengketa Bahari, Selasa 2 Agustus 2022. Rombongan ini diterima oleh Ketua KPU Provinsi Sulawesi Tenggara Laode Abdul Natsir, Koordinator Divisi teknis Penyelenggara Pemilu Iwan Rompo Banne dan Koordinator Hukum dan Pengawasan Ade Suerani. Dalam Sambutannya Ketua KPU Provinsi Sulawesi Tenggara mengucakan Selamat Datang Kepada rombongan Bawaslu sekaligus mengantar untuk melihat langsung keadaan di Ruang HelpDesk Pelayanan informasi terkait Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai politik peserta Pemilu serta menjelaskan alur Pelayanan Tim Helpdesk. Sementara Munsir Salam, Komisioner Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara mengucapkan Terima Kasihnya kepada jajaran KPU Provinsi Sulawesi Tenggara atas sambutan baik kedatangan mereka. "Terima Kasih atas penyambutannya, kedatangan kami hari ini dalam rangka Monitoring pelaksanaan Helpdesk di KPU Provinsi Sulawesi Tenggara untuk memastikan mekanisme prosedur pelayanan terhadap Partai Politik, selanjutnya Bawaslu Prov. Sultra akan mengeluarkan Surat Tugas bagi Timnya yang akan melakukan Pengawasan terkait Kegiatan Helpdesk setiap hari. 

Dalam Rangka memaksimalkan fungsi Pelayanan Administrasi Kepegawaian setiap ASN di Lingkungan KPU Provinsi dan Kabupaten/ Kota, KPU Provinsi Sulawesi Tenggara Mengadakan Rapat Pemutakhiran Usulan Kenaikan Pangkat Periode 1 Oktober 2022 secara Daring melalui Zoom Meeting diikuti oleh Kasubag Hukum dan SDM KPU Kabupaten/ Kota  serta Operator Pengelola Kepegawaian. Rapat ini merupakan upaya KPU Provinsi untuk memastikan validitas Data PNS yang akan naik Pangkat Periode 1 Oktober 2022 yang memang sudah menjadi hak setiap PNS sesuai dengan masa kenaikan Pangkatnya. Kabag Hukum SDM, Teknis Penyelenggara Pemilu dan HUpmas dalam Sambutannya mengharapkan agar Pemutakhiran data Pegawai ini dilakukan secara akurat dan tepat waktu sesuai dengan batas waktu yang ditentukan.

KPU Provinsi Sulawesi Tenggara melaksanakan Rapat Koordinasi Tindak Lanjut Hasil Sinkronisasi Data Pemilih Berkelanjutan,  Minggu 31 Juli 2022 diikuti secara Daring melalui Zoom Meeting oleh Anggota KPU Kabupaten/ Kota Divisi Perencanaan Data dan Informasi, Kasubag Data dan Informasi KPU Prov. Sulawesi Tenggara, Kasubag Data dan Informasi dan Admin/ Operator Sidalih KPU Kabupaten/ Kota, dengan Agenda Laporan Tindak Lanjut hasil Sinkronisasi data Pemilih Berkelanjutan Semester I Tahun 2021 dengan Data SIAK Kemendagri dan BPS RI. Pada Sambutannya Ketua KPU Prov. Sultra Laode Abdul Natsir menekankan Pentingnya Penyusunan Data secara akurat dan sungguh sungguh, mengingat hasil dari Data Pemilih ini merupakan sumber dari Perencanaan Pelaksanaan Pemilu nantinya sehingga dalam penyusunannya perlu memperhatikan Syarat Data Pemilih untuk dijadikan Data potensial, termasuk dukungan SDM, keterampilan dan Prasarana lainnya. Selanjutnya dalam arahannya Koordinator Divisi Perencanaan Data dan Informasi KPU Prov. Sulawesi Tenggara mengharapkan agar seluruh bagian di Tingkat Kabupaten/ Kota merapatkan Barisan  dalam memaksimalkan kerja kerja demi peningkatan Progres Tindak Lanjut Sinkronisasi Data Pemilih Berkelanjutan, "Mengingat Tahapan Verifikasi Faktual Partai politik yang sudah di depan mata sesuai Surat Edaran KPU No 17 Tahun 2022 maka kita perlu mengevaluasi Kinerja dengan melihat beberapa Varian data di Kabupaten/ Kota menggunakan data dasar DBP, mencari titik masalah dan mencari solusinya selanjutnya disegerakan untuk diselesaikan sesuai target " ujarnya. keraguan yang selama ini menjadi pemikiran dari pimpinan di Tingkat Kabupaten/ Kota apabila diyakini tidak terdapat dalam data SIAK dan telah dilakukan Verifikasi sebaiknya segera di hapus/ TMS kan. Kemudian Hasil Monitoring Tindak Lanjut Hasil Sinkronisasi Data Pemilih Berkelanjutan dipaparkan oleh Operator Sidalih KPU Provinsi Sulawesi Tenggara sesuai Progres dari 2 (Dua) Kabupaten/ Kota Yang dijadikan sampel yaitu Kabupaten Bombana dan Kabupaten Konawe Selatan. " Dengan tercapainya Target KPU Kabupaten Bombana 90% DisDukcapil Kabupaten Bombana mempunyai peran penting dalam mengsinkronkan data Pemilih Ganda, Pemilih meninggal dan Pemilih tidak Padan, didukung juga dengan Operator Sidalih dengan  mengelompokkan Data yang tidak terdapat di DPB dijadikan data baru sedangkan data yang terdapat di DPB tetapi tidak ada di SIAK dihapus/ di TMS kan".