Berita Terkini

Dalam Rangka memaksimalkan fungsi Pelayanan Administrasi Kepegawaian setiap ASN di Lingkungan KPU Provinsi dan Kabupaten/ Kota, KPU Provinsi Sulawesi Tenggara Mengadakan Rapat Pemutakhiran Usulan Kenaikan Pangkat Periode 1 Oktober 2022 secara Daring melalui Zoom Meeting diikuti oleh Kasubag Hukum dan SDM KPU Kabupaten/ Kota  serta Operator Pengelola Kepegawaian. Rapat ini merupakan upaya KPU Provinsi untuk memastikan validitas Data PNS yang akan naik Pangkat Periode 1 Oktober 2022 yang memang sudah menjadi hak setiap PNS sesuai dengan masa kenaikan Pangkatnya. Kabag Hukum SDM, Teknis Penyelenggara Pemilu dan HUpmas dalam Sambutannya mengharapkan agar Pemutakhiran data Pegawai ini dilakukan secara akurat dan tepat waktu sesuai dengan batas waktu yang ditentukan.

KPU Provinsi Sulawesi Tenggara melaksanakan Rapat Koordinasi Tindak Lanjut Hasil Sinkronisasi Data Pemilih Berkelanjutan,  Minggu 31 Juli 2022 diikuti secara Daring melalui Zoom Meeting oleh Anggota KPU Kabupaten/ Kota Divisi Perencanaan Data dan Informasi, Kasubag Data dan Informasi KPU Prov. Sulawesi Tenggara, Kasubag Data dan Informasi dan Admin/ Operator Sidalih KPU Kabupaten/ Kota, dengan Agenda Laporan Tindak Lanjut hasil Sinkronisasi data Pemilih Berkelanjutan Semester I Tahun 2021 dengan Data SIAK Kemendagri dan BPS RI. Pada Sambutannya Ketua KPU Prov. Sultra Laode Abdul Natsir menekankan Pentingnya Penyusunan Data secara akurat dan sungguh sungguh, mengingat hasil dari Data Pemilih ini merupakan sumber dari Perencanaan Pelaksanaan Pemilu nantinya sehingga dalam penyusunannya perlu memperhatikan Syarat Data Pemilih untuk dijadikan Data potensial, termasuk dukungan SDM, keterampilan dan Prasarana lainnya. Selanjutnya dalam arahannya Koordinator Divisi Perencanaan Data dan Informasi KPU Prov. Sulawesi Tenggara mengharapkan agar seluruh bagian di Tingkat Kabupaten/ Kota merapatkan Barisan  dalam memaksimalkan kerja kerja demi peningkatan Progres Tindak Lanjut Sinkronisasi Data Pemilih Berkelanjutan, "Mengingat Tahapan Verifikasi Faktual Partai politik yang sudah di depan mata sesuai Surat Edaran KPU No 17 Tahun 2022 maka kita perlu mengevaluasi Kinerja dengan melihat beberapa Varian data di Kabupaten/ Kota menggunakan data dasar DBP, mencari titik masalah dan mencari solusinya selanjutnya disegerakan untuk diselesaikan sesuai target " ujarnya. keraguan yang selama ini menjadi pemikiran dari pimpinan di Tingkat Kabupaten/ Kota apabila diyakini tidak terdapat dalam data SIAK dan telah dilakukan Verifikasi sebaiknya segera di hapus/ TMS kan. Kemudian Hasil Monitoring Tindak Lanjut Hasil Sinkronisasi Data Pemilih Berkelanjutan dipaparkan oleh Operator Sidalih KPU Provinsi Sulawesi Tenggara sesuai Progres dari 2 (Dua) Kabupaten/ Kota Yang dijadikan sampel yaitu Kabupaten Bombana dan Kabupaten Konawe Selatan. " Dengan tercapainya Target KPU Kabupaten Bombana 90% DisDukcapil Kabupaten Bombana mempunyai peran penting dalam mengsinkronkan data Pemilih Ganda, Pemilih meninggal dan Pemilih tidak Padan, didukung juga dengan Operator Sidalih dengan  mengelompokkan Data yang tidak terdapat di DPB dijadikan data baru sedangkan data yang terdapat di DPB tetapi tidak ada di SIAK dihapus/ di TMS kan".

Kendari, 1 Agustus 2022 bertempat di Ruang Rumah Pintar Pemilu Anoa, KPU Prov Sulawesi Tenggara membuka Helpdesk Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2024 dihadiri oleh Ketua, Anggota, Sekretaris, Kabag dan Kasubag serta ASN di lingkungan Sekretariat KPU Prov. Sulawesi Tenggara. Acara Pembukaan diawali dengan Penyerahan secara Simbolis Aset Helpdesk berupa Kunci Ruangan dan alat kerja Helpdesk dari Sekretaris KPU Prov Sultra sebagai Penanggung Jawab Helpdesk kepada Kabag Teknis Penyelenggara Pemilu, Hupmas, Hukum dan SDM selaku ketua Tim Helpdesk, dilanjutkan dengan Peresmian oleh Ketua KPU Prov. Sulawesi Tenggara ditandai dengan pengguntingan pita dan pembukaan Pintu Ruangan Halpdesk. Pelaksanaan Helpdsk merupan tindak lanjut dari PKPU No 4 Tahun 2022 dan Surat Sekretaris Jenderal KPU RI No 577/PL01.1-ST/05/2022 dalam rangka pemberian Pelayanan Informasi terhadap Partai politik Calon Peserta Pemilu 2024, termasuk penggunaan aplikasi  Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL). Turut hadir dalam kegiatan ini Komisoner KPU Kota Kendari. 

Kpu provinsi Sulawesi Tenggara menagadakan Sosialisasi/Bimtek penyusunan Lembar Kerja Evaluasi (LKE) dan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) kamis, 26 Juli 2022 dihadiri secara Daring Oleh Seluruh Kabag KPU Prov. Sulawesi Tenggara dan Kasubag Kab/Kota se Sulawesi Tenggara, yang di buka oleh Sekretaris KPU Prov. Sultra Bapak DR.H.syafruddin, SE  M.TP. Dalam sambutannya sekretaris KPU mengatakan kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari pelaksanaan peraturan MenPANRB Nomor 25 tahun 2022 Tentang Roadmap Reformasi Birokrasi 2020-2024 dan Keputusan KPU RI No 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/v/2021, untuk menangani pengisian LKE PMPRB melibatkan semua Bagian dan Sub Bagian karena yang akan ditunjuk menjadi asesor adalah Pejabat dibawah Sekretaris baik ditingkat Provinsi maupun Kabupaten/ Kota, pentingnya pengisian LKE ini bukan saja untuk dipertanggungjawabkan di KPU RI tetapi juga pada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. 

Anggota KPU Provinsi Sulawesi Tenggara Koordinator Teknis Penyelenggara Pemilu Iwan Rompo Banne kamis, 13 Juli 2022 melakukan Monitoring Kesiapan Pemilu 2024 di KPU Kabupaten Konawe yang diterima langsung oleh Komisioner KPU Kabupaten Konawe dan jajaran sekretariat KPU Kab. Konawe.   Iwan Rompo .juga menyempatkan meninjau kesiapan KPU Kabupaten Konawe yang akan bekerjasama dengan Disdukcapil Konawe dalam rangka memadankan data ganda dan meninggal dunia sesuai Surat Edaran KPU RI nomor 17 Tahun 2022 Tentang Tindak Lanjut Pemadanan Data Pemilih Berkelanjutan Semester II tahun 2021 Komisi Pemilihan Umum Dengan Data Kependudukan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.   "Tentu ini sangat baik sekali karena seingat saya dari 17 Kabupaten/Kota di Sultra, KPU Kabupaten Konawe baru yang pertama diberi akses dan ruangan kerja di Kantor DisDukCapil seperti ini. Semoga ini bisa menjadi pilot project bagi KPU Kabupaten/Kota lainnya", kata Iwan Rompo di kantor Disdukcapil.         

Anggota KPU Provinsi Sulawesi Tenggara Koordinator Divisi SDM dan Pengawasan Al Munardin, SH melakukan Kunjungan Ke KPU Kabupaten Konawe Selatan dalam rangka Monitoring Persiapan menghadapi Pemilu 2024, Kamis 13 Juli 2021 yang diterima langsung oleh para Komisioner KPU Kab. Konawe Selatan.   menurut beliau Harmonisasi antara Komisioner dan Sekretariat KPU Kabupaten Konawe Selatan dalam menghadapi tahapan Pemilu tahun 2024, merupakan hal yang menjadi titik focus dikarenakan banyak kasus yang menghambat pelaksanaan tahapan Pemilu dikarenakan hal tersebut. selain itu dikemukakan juga hal hal lain yang dianggap penting dalam Persiapan pelaksanaan tahapan Pemilu Serentak tahun 2024 antara lain: 1. Sosialisasi agar lebih dimaksimalkan sehingga tingkat partisipasi masyarakat di wilayah Kabupaten Konawe Selatan dapat meningkat dari Pemilu 2019 2. Persiapan menghadapi tahapan pendaftaran dan verifikasi partai politik peserta Pemilu tahun 2024, hal ini merupakan tahapan awal dalam pelaksanaan Pemilu 2024 yang harus benar-benar disiapkan oleh KPU Kabupaten Konawe Selatan, apalagi tahapan ini merupakan mutasi dari di bagian hukum ke bagian teknis penyelenggaraan pemilu; 3. Peningkatan kehadiran serta peran KPU kabupaten Konawe Selatan dalam menghadapi Pemilu 2014 agar lebih ditingkatkan mengingat saat ini KPU RI sedang menggalakan integritas 24 jam.