Focus Group Discussion (FGD) Evaluasi Kegiatan Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu 2024
KPU Prov Sulawesi Tenggara menggelar kegiatan Focus Group Discussion sebagai tindaklanjut evaluasi tahapan verifikasi administrasi yang telah berakhir pada 11 september yang lalu, Acara ini dihadiri oleh Anggota KPU Kab/Kota Koordinator divisi Teknis Penyelenggara Pemilu, Koordinator Divisi Hukum dan Pengawasan, Kasubag Teknis penyelenggara Pemilu, Kasubag Hukum dan SDM serta Operator/Verifikator SIPOL se-Sulawesi Tenggara.
FGD Focus Group Discussion dilaksanakan pada hari Rabu (21/09/2022) bertempat di Aula Husni Kamil Manik yang dibuka oleh Ketua KPU Provinsi Sulawesi Tenggara, La Ode Abdul Natsir dan didampingi oleh Anggota KPU Prov. Sulawesi Tenggara Koordinator Divisi Teknis Penyelenggara Pemilu Iwan Rompo Banne dan Kordinator Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Prov. Sulawesi Tenggara, Ade Suerani.
Dalam sambutannnya Ketua KPU Prov. Sulawesi Tenggara menyampaikan terima kasih kepada para undangan dari Kabupaten/ Kota yang telah hadir dan menyatakan bahwa tujuan acara hari ini adalah pemaparan kegiatan verifikasi administrasi yang telah dilakukan oleh KPU Kabupaten/ Kota yang selanjutnya akan ditindaklanjuti dengan proses verifikasi administrasi perbaikan.” Dengan adanya FGD ini diharapakan agar terbangun kekompakan bagi 17 satker KPU se-Sulawesi Tenggara melalui sharing experience dan kerjasama untuk mencari solusi terbaik terhadap permasalahan yang dialami selama pelaksanaan tahapan verifikasi partai politik” tambah Natsir.
Sementara Anggota KPU Kordinator divisi Hukum Ade Suerani menekankan terkait litigasi untuk pencegahan terjadinya sengketa dalam pelaksanaan tahapan verifikasi partai politik, ”Apabila ditemukan masalah dalam proses pelaksanaan tahapan,hendaknya diselesaikan dengan baik” kata Ade.
Selanjutnya acara FGD dibagi ke dalam 5 kelompok diskusi yang telah diberikan masing masing tema, diantaranya:
- Kelompok 1: Verifikasi Administrasi oleh KPU Kab/Kota
- Kelompok 2: Tindaklanjut saran perbaikan dan antisipasi pelanggaran administrasi
- Kelompok 3: Supporting System dalam Tahapan Verifikasi Partai Politik
- Kelompok 4: Supporting System dalam menghadapi Sengketa di Bawaslu
- Kelompok 5: Peran & Fungsi Admin & Operator Verifikasi SIPOL dalam mengawal tahapan verifikasi partai politik
