Berita Terkini

KPU Provinsi Sulawesi Tenggara melaksanakan kegiatan Uji Publik Rancangan Daerah Pemilihan dan alokasi kursi anggota Dewan Pewakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara pada Pemilihan Umum Tahun 2024, Jumat (20/01/2023) bertempat di Hotel CLARO Kendari. membuka kegiatan Ketua KPU Provinsi Sulawsi Tenggara La Ode Abdul Natsir memaparkan bahwa terkait dapil, ada 2 (dua) pendekatan yang dilakukan yaitu berdasarkan alokasi jumlah penduduk yang diterima KPU dari Kemendagri dan yang kedua pendekatan administrasi kewilayahan, dimana sulawesi Tenggara terdiri dari 17 Kabupaten /Kota, 222 Kecamatan, 2282 Desa/Kelurahan."Daerah Pemilihan harus menjadi satu kesatuan wilayah, sehingga wilayah kelautan/kepulauan jangan dijadikan sebagai pemisah namun dijadikan satu dengan daratan". Selanjutnya KPU hanya diberikan kewenangan dengan 2 alternatif, pertama eksisti seperti yang sekarang dan alternatif kedua  yaitu penataan dapil yang baru. keputusan final mengenai dapil dan alokasi kursi direncanakan bulan depan, "olehnya itu KPU Provinsi Sulawesi Tenggara mengadakan kegiatan uji publik ini dengan mengundang semua unsur agar didapat keputusan yang sama dan tidak merugikan salah satu pihak manapun". jelas Natsir. Uji Publik Rancangan Daerah Pemilihan (dapil) dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara pada Pemilihan Umum Tahun 2024 terhadap 2 (dua) alternatif ini juga menghadirkan secara daring penanggap dari Komisi II DPR RI  Hugua, Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara  Abdurahman Saleh, dan Akademisi yang diwakili oleh Rektor UHO Zamrun Firihu. Turut Hadir Forkopimda Provinsi Sulawesi Tenggara, Pimpinan Bawaslu Prov. Sultra, Pimpinan Partai Politik, Perwakilan dari Paguyuban Muna, DPP LAT, Paguyuban Buton dan KKSS serta Media cetak, elektronik dan Online yang ada di Kota Kendari.

KPU Provinsi Sulawesi Tenggara melaksanakan Rapat Teknis Peningkatan Kapasitas pengelola Aplikasi (SAKTI) PENGANGGARAN Tahun 2024 Kamis (19/01/2024) bertempat di Aula Husni Kamil Manik. Membuka kegiatan Sekretaris KPU Provinsi Sulawesi Tenggara Tri Tujiana mengatakan kegiatan ini merupakan rapat bersama Satker Kabupaten/ Kota yang dilaksanakan perdana di tahun 2023. Untuk itu wajib bagi setiap pegawai struktural dalam hal ini Kasubag tidak hanya memerintahkan operatornya saja tetapi harus menguasai aplikasi SAKTI karena ini ada hubungannnya dengan loyalitas dan integritas kita sebagai pegawai KPU. “ Harapan saya agar semua satker bisa mengendalikan dan merencanakan semua kgiataan dapat berjalan baik” sahutnya. Selanjutnya Terima kasih kepada teman teman KPU Kabupaten/ Kota atas prestasi yang telah dicapai dimana KPU Provinsi Sulawesi Tenggara menjadi peringkat ke 2 atas pencapaian anggaran di tahun 2023  berkat kerja keras dan suport dari semua pihak.   Kabag Perencanaan data dan informasi mengapresiasi kerja keras dari teman teman di tingkat Kabupaten/ Kota dimana secara nasional Sultra berada di perinkat ke 2 setelah jawa barat dalam hal pencapaian anggaran “ kedepannya saya harapkan apa yang telah kita capai  agar tetap di pertahankan dan apa bila perlu kita lebih tingkatkan lagi”. selanjutnya sebagaimana kita ketahui arah dan kebijakan KPU di tahun 2023 di harapakan agar para kasubag untuk siap di berikan tugas lebih,  baik itu sebagai admin maupun operator. Turut hadir Kasubag Perencanaan, Kasubag Data dan Informasi KPU Provinsi Sulawesi Tenggara,  Kasubag Perencanaan data dan informasi KPU Kabupaten/ Kota, serta Operator SAKTI.

KPU Provinsi Sulawei Tenggara melaksanakan kegiatan Rapat Koordinasi persiapan pemetaan TPS di lokasi khusus pada Pemilu Tahun 2024 yang diikuti oleh Koordinator Divisi Perencanaan data dan Pemilih, Kasubag / Admin dan Operator dari 17 Kabupaten/ Kota secara daring melalui zoom meeting  Rabu, (18/01/2023). Koordinator Divisi data KPU Provinsi Sulawesi Tenggara Muhammad Nato Al Haq dalam paparannya menyampaikan bahwa Daftar Pemilih dilokasi khusus memuat  daftar pemilih yang tidak dpat menggunakan hak pilihnya di TPS asal pada hari pemungutan suara sehingga akan menggunakan hak pilihnya di lokasi khusus dengan kriteria tertentu.  KPU Kabupaten/ Kota menyusun DPS pada TPS dilokasi khusus dengan menyertakan alamat Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten/ Kota dan Provinsi sesuai dengan KTP El Pemilih. “Apabila terdapat kegandaan antara data pemilih di TPS reguler dan data pemilih TPS dilokasi khusus maka haru dipastikan data Pemilih di lokasi khusus yang dimaksud tetap ada dalam Sidalih” tegasnya. Kemudian akan dilakukan penyaringan (TMS) dengan kategorisasi sebagai ganda dan mengisi keterangan sumber data sebagai “lokasi khusus”. Selanjutnya Nato mengharapkan agar KPU Kabupaten/ Kota terus mendukung  pemetaan TPS ini, "jangan ada keraguan jika memang harus dilakukan penambahan TPS,sepanjang masih sesuai dengan PKPU no 7 Tahun 2022 dan pasal 179 ayat 1".tambahnya. untuk diketahui saat ini wilayah Sulawesi Tenggara telah dilakukan penambahan TPS sebanyak 1.381 TP yang emula berjumlah 7.131 TPS menjadi 8.512 TPS. Turut mengikuti kegiatan Kabag Perencanaan Data dan Pemilih KPU Prov. Sulawesi Tenggara, Kasubag Data dan Pemilih, staf Data dan Informasi serrta Admin dan Operator Sidalih.

Dalam rangka menindaklanjuti kerjasama KPU dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, KPU Provinsi Sulawesi Tenggara melakukan koordinasi dan menyampaikan ketentuan kerjasama dengan Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara,  berdasarkan Nota kesepahaman antara KPU dan Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam bentuk perjanjian kerjasama. Dalam sambutannya Ketua KPU Provinsi Sulawesi Tenggara Laode Abdul Natsir mengatakan untuk mengsinergikan tugas dan fungsi  KPU dalam menyukseskan penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan serentak Tahun 2024, maka sebagai tahap awal KPU Provinsi Sulawesi Tenggara melakukan koordinasi dengan Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara agar ruang Lingkup nota kesepahaman dapat disepakati. " ada beberapa hal yang  akan lebih detail menjadi ruang lingkup kerjasama ini antara lain pertukaran dan pemanfaatan data/ informasi, bantuan hukum, penegakan hukum, perumusan peraturan teknis, peningkatan kapasitas dan pemanfaatan SDM dan pemanfaatan sarana dan prasarana" tambahnya.  dengan kerjasama ini KPU sebagai leading sektor penyelenggara pemilu optimis penyelenggaran tahapan Pemilu 2024 ini dapat berjalan dan sukses. Pada  kesempatan yang sama Nanang Rudi Supriatna selaku Dirintelkam Polda Sultra mengatakan “sehubungan dengan tindak lanjut perjanjian kerjasama antara KPU dan Polda Sulawesi Tenggara  semua pihak harus terlibat, perjanjian kerjasama ini akan dikaji dan disesuaikan dengan  kondisi dinamika di Sulawesi Tenggara” tegasnya. selanjutnya beliau berharap seluruh anggota Polri dapat mengerti proses pelaksanaan tahapan Pemilu, secara singkat di buat SOP yang mengacu pada tahapan pemilu yang sedang berjalan. “semoga kedepannya ada tindak lanjut dari MoU antara KPU dan pihak Polri sampai di tingkat kabupate/Kota”sahutnya.  

Ketua KPU Provinsi Sulawesi Tenggara Laode Abdul Natsir bersama jajaran Sekretariat KPU hadir dalam kegiatan doa bersama dan penyerahan Santunan bagi anak yatim di Aula Husni Kamil Manik, Kamis 29/12/2022 Mengundang anak anak yatim piatu dari Panti Asuhan Annur Azwar, dalam sambutannya Natsir menyampaikan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk saling berbagi, berbagi kebahagian kepada saudara saudara yang membutuhkan terutama anak yatim piatu serta sebagai bentuk mempererat tali silaturahmi dan kepedulian antar sesama, selain itu mohon untuk didoakan agar semua penyelenggaraan senantiasa diberikan kesehatan, kekuatan dan kesabaran dalam pelaksanaan tahapan Pemilu ini.

Penandatanganan Kerjasama KPU dengan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik universitas Halu Oleo meruapakan bagian dari tindak lanjut KPU Provinsi Sulawesi Tenggara terhadap program Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang mempunyai peran strategus untuk meningkatkan pemahaman Mahasiswa terkait Kepemiluan, Tata kerja KPU dan pengenalan terhadap tugas tugas KPU. Hal ini disampaikan Ketua KPU Provinsi Sulawesi Tenggara dalam sambutannya pada pelaksanaan Penandatanganan Kerjasama KPU dengan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Halu Oleo di Ruang Senat FISIP, Kamis (29/12/2022). "Kerjasama ini akan membantu KPU secara formal dalam upaya peningkatan partisipasi masyarakat, Mahasiswa juga dapat berkolaborasi dalam menyebarluaskan informasi tentang Pemilu 2024 mendatang, selain itu Mahasisawa juga dapat secara langsung ikut berperan dalam pelaksanaan  Pemilu sebagai penyelenggara di Tingkat Kecamatan, Desa/ Kelurahan maupun di TPS". Kata Natsir. Selanjutnya, keberadaan Anggota KPU juga memiliki ikatan yang sangat kuat dalam mengembangkan Almamater, beberapa hal yang telah dilakukan antara lain program magang KKP di Kantor Sekretariat KPU Provinsi maupun KPU kabupaten/ Kota, disana mahasiswa diarahkan untuk ikut terlibat dalam pelaksanaan Tahapan Pemilu yang sedang berlangsung, selain itu proses penyelenggaraan yang berbasis IT dapat memudahkan bagi Mahasiswa dalam mengakses Informasi kepemiluan. Dekan FISIP Universitas Halu Oleo La Tarifu menyampaikan apresiasi kepada KPU yang telah memberikan ruang bagi Mahasiswa untuk terlibat dalam penyelenggaraan Pemilu. "Kerjasama ini merupakan upaya Pembelajaran bagi Mahasiswa dan tuntutan Kurikulum untuk melakukan kerjasama dengan Institusi luar yang memiliki relevansi dalam penguatan Institusi dan kolaborasi bersama praktisi tentang pengembangan keilmuan utamanya di bidang Politik dan bagi Mahasiswa agar dapat mengimplementasikan  hal hal yang sifatnya teknis tidak hanya memahami teori yang abstrak tentang kepemiluan. Harapnya. Turut hadir Anggota KPU Muh. Nato Alhaq, Anggota KPU  Al Munardin, Wakil Dekan I Eka Suaib, Wakil Dekan II Adrian Tawai serta Ketua Prodi dan Ketua Jurusan di Lingkungan FISIP UHO, Kabag Perencanaan Data dan Informasi KPU Prov. Sulawesi Tenggara Muskam  beserta jajarannya.