Berita Terkini

Sesuai Program Kerja Pengawasan tahunan Inspektorat Utama Setjen KPU RI untuk  menjamin pengelolaan resiko dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 Pada KPU Provinsi Sulawesi Tenggara dilaksanakan Bimbingan Teknis Manajemen Resiko Substansi Tahapan Penyelenggaraan Pemilu/ Pemilihan Tahun 2024 hari Senin 3/10/2022, Kegiatan yang digelar di Aula Husni Kamil Manik diikuti oleh Kasubag dan Staf pada masing masing bagian di KPU Provinsi Sulawesi Tenggara. Membuka Kegiatan, Ketua Tim Pelaksana Inspektorat KPU RI Lalu Agus Sudrajat yang didampingi oleh Anggota Tim Angki Rahmadi dan Nurul Winandar mengatakan kegiatan ini bertujuan untuk melakukan pendampingan penyusunan/ pengisian Kertas kerja resiko kemungkinan yang terjadi pada pelaksanaan tahapan Pemilu sehingga dapat teridentifikasinya register resiko yang sesuai dengan substansi. Selanjutnya dilakukan pengumpulan data sesuai dengan Tahapan dan resiko yang menyebabkan tidak tercapainya tujuan dari KPU, termasuk probabilitas, dampak dan tingkat resiko yang dihadapi kemudian penanganan yang akan dilakukan, termasuk perubahan terhadap probabilitas dan dampak setelah dilakukan penanganan. Untuk diketahui kegiatan ini juga akan dilaksanakan di KPU Kabupaten Kolaka dan KPU Kota Bau Bau.                  

KPU Provinsi Sulawesi Tenggara mengikuti Pelatihan Sistem Informasi Anggota KPU dan Badan AD Hoc yang berlangsung di Hotel Shangrilla Surabayadari tanggal 29 september-1 Oktober 2022 yang dihadiri oleh Kepala Bagian yang membidangi Hukum dan Sumber Daya Mnausia Baharuddin, dan Kepala Subbagian yang membidangi Sumber Daya Manusia Taufik Ahmad di dampingi oleh Operator SIAKBA Fadel Muhammad.  Acara yang dibuka oleh Ketua KPU Hasyim Asy'ari menyampaikan bahwa Melalui kegiatan ini diharapkan tujuan SIAKBA sebagai sistem informasi yang memudahkan dan mengefektifkan kerja pemilu dan pemilihan dapat tercapai, dengan ukuran semakin dipahami dan dikuasai semua jajaran KPU. "Selain itu diharapkan masukan dari Kabag,  Kasubbag dan Operator SIAKBA se-Indonesia untuk lebih memperkuat sistem informasi ini. beberapa hal teknis yang belum dipahami dan modul yang kurang memadai untuk segera disampaikan" Tambah Hasyim. Pada kesempatan yang sama Kepala Pusat Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan KPU, Wahyu Yudi Wijayanti mengungkapkan Aplikasi ini dibuat untuk mendukung rekrutmen anggota KPU dan badan ad hoc serta Pengganti Antarwaktu (PAW). Sementara pelatihan SIAKBA ditujukan untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman pengoperasian SIAKBA kepada SDM KPU.  Pada kegiatan ini dijadwalkan 3 sesi yaitu pelatihan modul operasional,  pelatihan SIAKBA dan pendaftaran dan trouble shooting, serta teknis hubungan personalia dan anggaran. .

Proses pengadaan dan distribusi logistik adalah kewenangan sekretariat. untuk itu, semua jajaran KPU harus bersiap, karena tanggung jawab mutlak ada di sekretariat, sesuai standar, norma, dan prosedur yang ditetapkan, Hal ini ditegaskan oleh Sekretaris Jenderal KPU RI Bernad Dermawan Sutrisno dalam sambutannya pada pelaksanaan Rapat Koordinasi Persiapan Tahapan Logistik Pemilu Serentak Tahun 2024 yang berlangsung di Bogor, Jawa Barat, pada 27 – 29 September 2022.  "Perencanaan logistik Pemilu tahun 2024 juga akan ada perubahan, di antaranya proses pengadaan surat suara yang berjenjang, yaitu Pemilu Presiden dan DPR dilakukan KPU, sedangkan DPD dan DPRD dilakukan KPU Provinsi" tambah Bernard. Membuka rakor, Ketua KPU RI Hasyim Asy’ari menjelaskan dua macam logistik, yaitu pertama, logistik utama, seperti surat suara, serta formulir penghitungan dan rekapitulasi. Kedua, logistik pendukung, seperti bilik, tinta, dan alat coblos. KPU juga akan memetakan masukan KPU Kabupaten/Kota yang mengetahui kondisi di lapangan, terutama untuk distribusi logistik Sementara Ketua Divisi Perencanaan, Keuangan, Umum, Rumah Tangga, dan Logistik, Yulianto Sudrajat mengingatkan kepada jajarannya untuk siap bertanggungjawab atas pengadaan logistik pemilu, karena prosesnya akan didistribusikan ke KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota. Kondisi 3TP atau Terpencil, Terluar, Tertinggal, dan Perbatasan harus menjadi perhatian Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam melakukan distribusi logistik pada Pemilu Tahun 2024. Hal ini penting karena akan menentukan distribusi yang tepat waktu hingga ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) di daerah 3TP tersebut. Masih dalam rakor, KPU memberikan penghargaan kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, yaitu Kategori Perencanaan Logistik tingkat provinsi yang diraih oleh KPU Provinsi Sulawesi Tenggara sebagai Peringkat I dan Kategori Penggunaan LPSE untuk Paket Tender dan Nontender Tingkat Provinsi diraih oleh KPU Provinsi Bali. Selanjutnya, KPU RI mengadakan diskusi panel yang membahas perencanaan kebutuhan dan anggaran logistik pemilu, serta peningkatan SDM pengadaan barang dan jasa dengan mengundang  pihak Kementerian Perhubungan (Kemenhub) yaitu Kepala Sub Direktorat Sistem Informasi dan Layanan Angkutan Udara, Direktorat Angkutan Udara, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, Kemenhub, Doddy Hendra Wijaya sebagai Narasumber, dan Kepala Biro Logistik, Asep Suhlan. Hadir mewakili KPU Provinsi Sulawesi Tenggara yaitu Ketua KPU Provinsi Sulawesi Tenggara Laode Abdul Natsir,  Sekretaris H. Syafruddin dan Kasubbag Umum dan Logistik Meryana Aisyah.

KPU Provinsi Sulawesi Tenggara menggelar Sosialisasi Fasilitasi Pendidikan Pemilih Kategori Daerah dengan Tingkat Pelanggaran Pemilu/ Pemilihan Tinggi  bertempat di lampu merah perbatasan Kota Kendari dan Kabupaten Konawe Selatan Gerbang Ranomeeto, Rabu (28/09/2022). Kegiatan yang dikemas berbeda dari konsep sosialisasi sebelumnya yang biasanya digelar secara formal di dalam ruangan ini menggandeng musisi bangun pesantren mengajak masyarakat yang berada didaerah tersebut Khususnya pengguna jalan untuk ikut berpartisispasi dalam pelaksanaan Pemilu 2024, selanjutnya secara bergantian Anggota KPU Provinsi Sulawesi Tenggara melakukan orasi yang berisi informasi pelaksanaan kepemiluan. Hadir pada kegiatan tersebut Iwan Rompo Banne selaku PLH Ketua KPU Sulawesi Tenggara didampingi  Anggota KPU Divisi Sosdiklih, Partisipasi, Hupmas dan SDM Al Munardin, Anggota KPU Divisi perencanaan Data dan Informasi Nato Alhaq, hadir pula anggota KPU Kabupaten/Kota se Sultra dari Divisi Sosialisasi dan SDM dan Kasubag Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hupmas KPU Provinsi Sulawesi Tenggara yang turut memberikan orasinya. Ditempat yang sama pengendara yang sempat terhenti di lampu merah diberi kuis berupa pertanyaan seputar kepemiluan oleh Komisioner kemudian diberikan souvenir sebagai hadiah. Kegiatan yang berlangsung dari sore hingga malam ini juga diisi dengan pembagian pamflet kepemiluan kepada pengguna jalan.  

KPU Provinsi Sulawesi Tenggara menggelar Uji Coba aplikasi Sistem Informasi Administrasi Anggota KPU dan Badan Adhoc (SIAKBA), Senin (26/09/2022) bertempat di Aula Husni Kamil Manik bersama Anggota KPU Kabupaten/Kota yang membidangi Divisi Hukum dan SDM, Kasubag Hukum dan SDM serta Operator melalui Zoom Meeting. Angota KPU Provinsi Sulawesi Tenggara Koordinaror Divisi Sosdiklih Parmas dan SDM Al Munardin  dalam pengarahannya mengatakan kegiatan ini merupakan implementasi dari hasil Rapat Uji Coba dan Pembahasan Panduan Teknis Sistem Informasi Administrasi Anggota KPU dan Badan Ad Hoc (SIAKBA) yang diselenggarakan oleh Biro Sumber Daya Manusia (SDM) Setjen KPU di Jakarta, Aplikasi Ini merupakan upaya terbaik dari KPU dalam menghadapi berbagai tantangan dalam seleksi dan pengadministrasian Anggota KPU dan Badan Ad Hoc."Termasuk untuk mendata anggota KPU dan badan ad hoc yang bertugas disetiap pelaksanaan pemilu maupun pemilihan, Dengan hadirnya sistem informasi  ini diharapkan data penyelenggara pemilu semakin baik, rapi dan mudah dalam penyimpanan" tambahnya.  selanjutnya Koordinator Divisi Hukum dan Pengawasan  Ade Suerani juga mengungkapkan dengan adanya aplikasi ini yang nantinya akan digunakan pada tahapan perekrutan Badan Adhoc, merupakan hal yang sangat penting dalam mengurangi potensi sengketa di DKPP pada proses seleksi Anggota KPU dan Badan Ad Hoc di daerah.  Untuk diketahui, saat ini uji coba SIAKBA masih difokuskan pada simulasi proses pendaftaraan badan adhoc, mulai dari melakukan registrasi, penginputan dokumen syarat pendaftaran dan proses pengiriman dokumen, dari Hasil Uji Coba ini akan menjadi masukan bagi KPU RI dalam pengembangan pada fitur aplikasi SIAKBA, sehingga dapat memudahkan bagi calon Penyelenggara Pemilu. Turut Hadir Kabag Hupmas, Teknis Penyelenggara Pemilu Hukum dan SDM Baharuddin dan Kasubag Hukum dan SDM KPU Provinsi Sulawesi Tenggara Taufik Ahmad memberikan Materi Simulasi Aplikasi tersebut.

KPU Prov Sulawesi Tenggara menggelar kegiatan Focus Group Discussion sebagai tindaklanjut evaluasi tahapan verifikasi administrasi yang telah berakhir pada 11 september yang lalu, Acara ini dihadiri oleh Anggota KPU Kab/Kota Koordinator divisi Teknis Penyelenggara Pemilu, Koordinator Divisi Hukum dan Pengawasan,  Kasubag Teknis penyelenggara Pemilu, Kasubag Hukum dan SDM serta Operator/Verifikator SIPOL se-Sulawesi Tenggara. FGD Focus Group Discussion dilaksanakan pada hari Rabu (21/09/2022) bertempat di Aula Husni Kamil Manik yang dibuka oleh Ketua KPU Provinsi Sulawesi Tenggara, La Ode Abdul Natsir dan didampingi oleh Anggota KPU Prov. Sulawesi Tenggara Koordinator Divisi Teknis Penyelenggara Pemilu Iwan Rompo Banne dan Kordinator Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Prov. Sulawesi Tenggara, Ade Suerani. Dalam sambutannnya Ketua KPU Prov. Sulawesi Tenggara menyampaikan terima kasih kepada para undangan dari Kabupaten/ Kota yang telah hadir dan menyatakan bahwa tujuan acara hari ini adalah pemaparan kegiatan verifikasi administrasi yang telah dilakukan oleh KPU Kabupaten/ Kota yang selanjutnya akan ditindaklanjuti dengan proses verifikasi administrasi perbaikan.” Dengan adanya FGD ini diharapakan agar  terbangun kekompakan bagi 17 satker KPU se-Sulawesi Tenggara melalui sharing experience dan kerjasama untuk mencari solusi terbaik terhadap permasalahan yang dialami selama pelaksanaan tahapan verifikasi partai politik” tambah Natsir. Sementara Anggota KPU  Kordinator divisi Hukum Ade Suerani menekankan terkait litigasi untuk pencegahan terjadinya sengketa dalam pelaksanaan tahapan verifikasi partai politik, ”Apabila ditemukan masalah dalam proses pelaksanaan tahapan,hendaknya diselesaikan dengan baik” kata Ade. Selanjutnya acara FGD dibagi ke dalam 5 kelompok diskusi yang telah diberikan masing masing tema, diantaranya: - Kelompok 1: Verifikasi Administrasi oleh KPU Kab/Kota - Kelompok 2: Tindaklanjut saran perbaikan dan antisipasi pelanggaran administrasi - Kelompok 3: Supporting System dalam Tahapan Verifikasi Partai Politik - Kelompok 4: Supporting System dalam menghadapi Sengketa di Bawaslu - Kelompok 5: Peran & Fungsi Admin & Operator Verifikasi SIPOL dalam mengawal tahapan verifikasi partai politik