Berita Terkini

KPU Provinsi Sulawesi Tenggara melaksanakan Rapat Koordinasi Penyusunan Daftar Pemilih dan Penyusunan TPS Pemilu Tahun 2024 secara daring melalui zoom meeting bersama 17 KPU Kabupaten/Kota se Sulawesi Tenggara, Minggu (5/02/2023) yang diikuti oleh Koordinator Perencanaan Data dan Informasi, Kasubag perencanaan data dan Informasi serta admin dan Operator Sidalih. Rapat dibuka oleh Koordinator Divisi Data dan Informasi Muh. Nato Alhaq yang mengatakan bahwa besarnya penambahan TPS pada Pemilu Tahun 2024 sebesar 8.507 yang tersebar di 17 Kabupaten/Kota mendapat respon kritis dari KPU RI dengan membandingkan jumlah TPS pada Pemilu Tahun 2019. Oleh karena itu, Kapusdatin KPU RI memberikan beberapa alternatif saran diantaranya melakukan restrukturisasi TPS sebesar 5% - 10%, mengikuti jumlah TPS pada Pemilu Tahun 2019 yaitu sebesar 7.815, membuat TPS lebih padat dengan kisaran antara 275 - 280 Pemilih per TPS atau membagi tambahan dari selisih hasil sinkronisasi dengan data sebelumnya. Dengan adanya Surat Edaran KPU tentang Penyesuaian Jadwal Pembentukan dan Masa Kerja Pantarlih untuk Pemilu 2024 maka perlu dipertegas lagi dalam hal pemetaan TPS paling lambat tanggal 11 Februari sehingga  dapat disesuaikan dengan jadwal penetapn Pantarlih. Turut hadir Kabag Perencanaan Data dan Informasi, Kasubag Data dan Informasi serta admin dan Operator sidalih KPU Provinsi Sulawesi Tenggara.  

Bertempat di Aula Husni Kamil Manik KPU Provinsi Sulawesi Tenggara melaksanakan kegiatan Pengambilan Nomor Awal Sample Syarat Dukungan Minimal Pemilih Bakal Calon Anggota DPD Daerah Pemilihan Sulawesi Tenggara yang dihadiri oleh Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara dan Bakal Calon Anggota DPD Dapil Sulawesi Tenggara. Minggu, (5/02/2023) Kegiatan dibuka oleh Ketua KPU Provinsi Sulawesi Tenggara La Ode Abdul Natsir yang mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari hasil verifikasi administrasi syarat dukungan minimal pemilih bakal calon anggota DPD Dapil Sulawesi Tenggara dengan metode Krejcie Morgan. Dikesempatan yang sama  Koordinator Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu bapak Iwan Rompo Banne mengatakan bahwa tindak lanjut putusan Bawaslu nomor 001 dan 002 terhadap 2 bakal calon Burhanis dan Tie Saranani hasilnya adalah kedua bakal calon tersebut dinyatakan Memenuhi Syarat sehingga berhak untuk mengikuti proses tahapan penarikan nomor awal Sample.KPU Provinsi Sulawesi Tenggara melalui aplikasi SILON. selanjutnya KPU Kabupaten/Kota menerima tanggapan masyarakat terhadap pencatutan atas dukungan kepada bakal calon dimana Pencatutan ini akan berdampak pada 2 (dua) aspek antara lain aspek politik dan aspek hukum."Adanya dampak politik dan hukum terhadap pencatutan tersebut akan mempengaruhi dukungan terhadap bakal calon yang memiliki klarifikasi atau tanggapan masyarakat, bakal calon tersebut mengalami pengurangan dukungan otomatis melalui Silon, akan tetapi sekalipun mengalami pengurangan jumlah dukungan , Bakal Calon tersebut tetap Memenuhi Syarat" jelas Iwan. Turut hadir Anggota KPU Al Munardin, Ade Suerani, Kabag Teknis, Hupmas, Hukum dan SDM KPU Provinsi Sulawesi Tenggara.  

KPU Provinsi Sulawesi Tenggara menyelenggarakan kegiatan Bimbingan Teknis Penyusunan Daftar Pemilih dan Pemetaan TPS Pemilu Tahun 2024 bersama KPU Kabupaten/Kota se Sulawesi Tenggara secara daring melalui zoom meeting bersama Koordinator Divisi Perencanaan Data dan informasi Kabupaten/ Kota, Kasubag Perencanaan Data dan Informasi dan Operator Sidalih pada hari Jumat (03/02/2023). Membuka kegiatan, Ketua KPU Provinsi Sulawesi Tenggara La Ode Abdul Natsir dalam sambutannya mengatakan bahwa berdasarkan hasil rekapitulasi data telah terjadi penambahan TPS sebanyak 1.376 TPS. Oleh karena itu kita harus melakukan penyesuaian anggaran dalam pemenuhan ikebutuhan kelengkapan  atribut pantarlih yang akan melakukan coklit diwilayahnya kerjanya masing-masing, Ia juga berharap agar rekrutmen pantarlih sesuai dengan juknis yang diberikan oleh KPU RI dan betul-betul orang yang mengenal karakteristik pemilih di TPS tempatnya bekerja. Selanjutnya Anggota KPU Koordinator Divisi Data dan Informasi Muh. Nato Alhaq menegaskan agar segera dilakukan Pencermatan kembali terhadap peningkatan jumlah TPS yang lebih dari 10%, utamanya untuk Kabupaten Buton Utara, Kolaka Timur, Konawe Selatan, Konawe Utara , Muna dan Wakatobi, agar data TPS yang dilaporkan lebih akurat dan efisien dengan memperhatikan kondisi geografis wilayah tersebut,      

Bertempat di Hotel CLARO Kendari KPU Provinsi Sulawesi Tenggara menyelenggarakan kegiatan Bimbingan Teknis Tata Cara Verifikasi Faktual Syarat Minimal Dukungan Pemilih Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Daerah Pemilihan Sulawesi Tenggara Pemilu Tahun 2024 Jumat (3/02/2023). Dalam sambutannya Ketua KPU Provinsi Sulawesi Tenggara  La Ode Abdul Natsir mengatakan "Saat ini kita sedang menyelesaikan kegiatan pembentukan pantarlih sampai dengan tanggal 6 Februari 2023 yang bertepatan dengan tahapan verifikasi faktual syarat minimal bakal calon DPD untuk Dapil Provinsi Sulawesi Tenggara, yaitu penarikan sampel untuk tahapan verifikasi faktual oleh karena itu KPU harus bekerja berdasarkan prinsip yang selama ini dipegang teguh yaitu cepat, tepat dan berintegritas" pesan Natsir  Selanjutnya Pemilu 2024 jumlah pendaftar bakal calon anggota DPD sangat jauh berbeda dengan Pemilu tahun 2019. jumlah bakal calon yang mengikuti tahapan yang mengikuti jadwal sesuai tahapan adalah sebanyak 28 Calon sedangkan 2 bakal calon (Burhanis dan Tie Saranani) tahapan dibuat berbeda setelah adanya putusan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara Koordinator Divisi Hukum dan Pengawasan Ade Suerani juga mengatakan agar pelaksanaan 2 Tahapan yang bersamaan ini diupayakan dapat berjalan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan, KPU Provinsi akan melakukan monitoring terhadap 2 tahapan kegiatan ini untuk memastikan tahapan-tahapan tersebut berjalan sesuai dengan jadwal yang ada dan juga memastikan bahwa tidak ada kendala-kendala yang dapat menghambat jalannya proses tahapan tersebut Turut Hadir Anggota KPU Iwan Rompo Banne, Al Munardin, Sekretaris KPU Prov Sulawesi Tenggara, Tri Tujiana beserta jajarannya, Koordinator Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Kasubag Teknis dan hupmas Kabupaten/ Kota dan operator Silon.  

Ketua KPU Provinsi Sulawesi Tenggara La Ode Abdul Natsir menghadiri acara Pelantikan 195 orang Panitia Pemungutan Suara (PPS) dari 11 Kecamatan se Kota Kendari Untuk Pelaksanaan Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024, Selasa (24/01/2023) bertempat di halaman Kantor KPU Kota Kendari. Dalam Sambutannya Natsir mengatakan rangkaian proses seleksi PPS Pemilu 2024 diakhiri dengan agenda pelantikan anggota PPS “anggota PPS yang lulus seleksi dan telah resmi dilantik pada hari ini sudah mulai melaksanakan tugas, wewenang dan kewajibannya sesuai yang diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 8 Tahun 2022, harus tetap menjaga netralitas demi tegaknya demokrasi yang ada di negara kita”. “Selama Empat Belas Bulan kedepan PPS akan membersamai KPU dalam menyelenggarakan Pemilu serentak 2024 di tingkat Desa/ Kelurahan semoga pelantikan ini menjadi momen awal bagi para Anggota PPS untuk menyatakan pakta integritas dan komitmen menyelenggarakan Pemilu dengan seluruh konsokuensinya” tegas Natsir. Pada kesempatan yang sama Ketua KPU Kota Kendari, Jumwal Shaleh, menyampaikan agar Badan Ad-hoc terus memacu untuk meningkatkan potensi diri sehingga mampu memahami pelaksanaan tugas dengan baik. Selain itu, Jumwal juga menegaskan agar seluruh badan Ad-Hoc menghindari hal-hal yang dapat menciderai pelaksanaan Pemilu 2024. Turut hadir  Pj. Walikota Kendari Asmawa Tosepu, Anggota KPU Kota Kendari, Sekretaris KPU Kota Kendari beserta jajarannya, Ketua DPRD Kota Kendari, Kepala Kejaksaan Negeri Kota Kendari, Dandim 1417 Kendari, Kapolresta Kendari, Kepala Pengadilan Negeri Kendari, Kepala Kesbangpol Kota Kendari, Kadis Dukcapil Kota Kendari, Kasat Pol PP Kendari, Kabag Pemerintahan Kota Kendari, Bawaslu Kota Kendari, Para Lurah Se-Kota Kendari, Ketua dan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Se- Kota Kendari.  

KPU Provinsi Sulawesi Tenggara melaksanakan kegiatan Uji Publik Rancangan Daerah Pemilihan dan alokasi kursi anggota Dewan Pewakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara pada Pemilihan Umum Tahun 2024, Jumat (20/01/2023) bertempat di Hotel CLARO Kendari. membuka kegiatan Ketua KPU Provinsi Sulawsi Tenggara La Ode Abdul Natsir memaparkan bahwa terkait dapil, ada 2 (dua) pendekatan yang dilakukan yaitu berdasarkan alokasi jumlah penduduk yang diterima KPU dari Kemendagri dan yang kedua pendekatan administrasi kewilayahan, dimana sulawesi Tenggara terdiri dari 17 Kabupaten /Kota, 222 Kecamatan, 2282 Desa/Kelurahan."Daerah Pemilihan harus menjadi satu kesatuan wilayah, sehingga wilayah kelautan/kepulauan jangan dijadikan sebagai pemisah namun dijadikan satu dengan daratan". Selanjutnya KPU hanya diberikan kewenangan dengan 2 alternatif, pertama eksisti seperti yang sekarang dan alternatif kedua  yaitu penataan dapil yang baru. keputusan final mengenai dapil dan alokasi kursi direncanakan bulan depan, "olehnya itu KPU Provinsi Sulawesi Tenggara mengadakan kegiatan uji publik ini dengan mengundang semua unsur agar didapat keputusan yang sama dan tidak merugikan salah satu pihak manapun". jelas Natsir. Uji Publik Rancangan Daerah Pemilihan (dapil) dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara pada Pemilihan Umum Tahun 2024 terhadap 2 (dua) alternatif ini juga menghadirkan secara daring penanggap dari Komisi II DPR RI  Hugua, Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara  Abdurahman Saleh, dan Akademisi yang diwakili oleh Rektor UHO Zamrun Firihu. Turut Hadir Forkopimda Provinsi Sulawesi Tenggara, Pimpinan Bawaslu Prov. Sultra, Pimpinan Partai Politik, Perwakilan dari Paguyuban Muna, DPP LAT, Paguyuban Buton dan KKSS serta Media cetak, elektronik dan Online yang ada di Kota Kendari.