Berita Terkini

Bertempat di Aula Husni Kamil Manik KPU Provinsi Sulawesi Tenggara menggelar Rapat Koordinasi Pencalonan Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara dalam Pemilu Tahun 2024, Sabtu 29/04/2023. membuka kegiatan Ketua KPU Provinsi Sulawesi Tenggara La Ode Abdul Natsir mengatakan berdasarkan jadwal tahapan Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota serta Pencalonan Perseorangan DPD dan menindaklanjuti surat KPU Republik Indonesia Nomor 366 Tahun 2023, KPU Provinsi diminta untuk melakukan koordinasi dengan instansi terkait mengenai pencalonan Anggota DPRD. Koordinasi dimaksud bertujuan untuk menyamakan persepsi antara pihak pihak terkait dalam penyusunan dokumen persyaratan administrasi bakal calon yang akan diajukan pada Pemilihan Tahun 2024. Adapun dokumen persyaratan administrasi bakal calon dimaksud terkait ijazah, surat keterangan pengadilan, surat keterangan jasmani dan rohani, serta surat pengunduran diri yang bersangkutan apabila yang bersangkutan masih berstatus Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, ASN, Anggota TNI POLRI, Direksi ataupun Karyawan BUMN. Kegiatan yang dihadiri oleh perwakilan dari Polda Sulawesi Tenggara, Kejaksaan Negeri Sulawesi Tenggara, Pengadilan Negeri, Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kanwil Kementrian Agama, Biro pemerintahan, Direktur RS Bahteramas, Direktur Rumah Sakit Kota Kendari,Direktur RS Jiwa,BNN Prov Sulawesi Tenggara, Rutan Tahanan Negara Kota Kendari ini juga turut mendengarkan pendapat dari para undangan mengenai Teknis pelaksanaan kegiatan yang akan datang.

Anggota KPU Muh. Nato Al Haq hadir sebagai Narasumber pada kegiatan Rapat Koordinasi Penanganan Pelanggaran Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih Tahun 2024 dan Penyusunan daftar Pemilih pada Pemilu 2024, Kamis 27 April 2023 bertempat di Swiss Bell Hotel Kendari. Dalam pemaparannya diungkapkan beberapa tahapan khususnya terkait Penyusunan Daftar Pemilih pada pemilu Tahun 2024, dalam hal ini KPU Provinsi Sulawesi Tenggara telah menetapkan Jumlah Daftar Pemilih Sementara (DPS) sejumlah 1.880.238 Pemilih yang tersebar di 17 Kabupaten/Kota, 221 Kecamatan, 2.285 Desa/kelurahan dan 8.125 TPS. lanjut KPU dalam menyusun Daftar Pemilih Sementara selalu mengacu pada PKPU nomor 7 Tahun 2023 juga Petunjuk Teknis yang di keluarkan oleh KPU RI sampai saat ini terkait tahapan pemutalhiran daftar pemilih masih sesuai prosedur. Selanjutnya diungkapkan salah satu permasalahan utama yang seringkali muncul dalam setiap penyelenggaraan pemilu adalah tahapan pemutakhiran Data pemilih, dan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara sebagai Lembaga yang ditugaskan mengawasi pelaksanaan setiap tahapan penyelenggaraan pemilu termasuk tahap pemutakhiran data pemilih dan penetapan daftar pemilih sementara serta daftar pemilih tetap.   Berdasarkan hal tersebut maka rumusan permasalahan yang dibahas adalah bagaimana penanganan pelanggaran yang efektif dalam tahapan pemutakhiran data pemilih oleh Bawaslu. Upaya pertama yang harus dilakukan adalah pencegahan yang dapat dilakukan dengan mengawasi pemutakhiran data pemilih. Apabila upaya pencegahan telah dilakukan seoptimal mungkin dan ternyata tetap terjadi pelanggaran maka Bawaslu sesuai dengan tugas dan kewenangannya harus menindaklanjuti pelanggaran tersebut. Bawaslu dan jajarannya dalam menyiapkan pelaporan dengan memperhatikan peraturan terkait, substansi pelanggaran, pelapor dan terlapor, perbuatan dan bukti-bukti laporan. Solusi permasalahan penanganan pelanggaran pemutakhiran data pemilih dapat diatasi antara lain dengan mengoptimalkan bekerja cepat, tepat dan berbagi tugas sesuai tupoksi dan menyampaikan hasil kajiannya sesuai prosedur.      

Bertempat di Hotel CLARO Kendari, KPU Provinsi Sulawesi Tenggara melaksanakan  Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara Pemilihan Umum 2024 Kamis 13/04/2023. membuka kegiatan Ketua KPU Provinsi Sulawesi Tenggara Laode Abdul Natsir mengatakan pesta demokrasi tidak akan berlangsung dengan baik apabila data Pemilih yang digunakan tidak valid, akurat dan komperehensif. " Pekerjaan Data bukanlah hal yang sederhana dikarenakan sifatnya yang dinamis yang setiap saat harus senantiasa dimutakhirkan, apalagi data yang akan digunakan pada Pemilihan Umum 2024 mendatang".  Natsir juga mengharapkan pelaksanaan Rapat Pleno ini dapat berjalan dengan lancar, adapun data hasil rekapitulasi pada Pleno hari ini tidak menutup kemungkinan untuk dilakukan perbaikan didasarkan dengan bukti yang otentik. Selanjutnya penyelenggara ditingkat Kabupaten/ Kota berkewajiban untuk terus mensosialisasikan kepada masyarakat untuk segera mengecek namanya apakah terfdaftar dalam data pemilih sehingga nantinya data Pemilih yang disajikan lebih maksimal. Untuk diketahui Hasil Pleno Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Provinsi Sulawesi Tenggara di 17 Kabupaten/ Kota, Jumlah Kecamatan 221, Kelurahan/Desa 2.285, TPS 8.152 dengan jumlah pemilih Laki laki 938.844 dan perempuan 941.394. Turut hadir Anggota KPU Ade Suerani, Muh Nato Al Haq, Sekretaris KPU Provinsi Sulawesi Tenggara beserta jajarannya, Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara, Pasi ter Korem 143 HO Kendari, Kasubdit politik  Polda Sultra, Kabid PIAK dan PD Anggota Didukcapil Prov. Sulawesi Tenggara, Kasubid Parpol dan Pemilu  Badan Kesbangpol Sulawesi Tenggara, Anggota KPU Kabupaten/ Kota Divisi perencanaan Data informasi, Bawaslu Kabupaten/ Kota, Pimpinan Partai politik di Sulawesi Tenggara,       

Bertempat di Aula Husni Kamil Manik KPU Provinsi Sulawesi Tenggara menggelar Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi Perbaikan Kedua Pencalonan Perseorangan Pemilu Tahun 2024 Tingkat Provinsi serta Penentuan Sample dan Penarikan Nomor Awal Sample Dukungan Melalui SILON, Sabtu (25/03/2023). Kegiatan dihadiri oleh Ketua dan Anggota KPU Provinsi Sulawesi Tenggara,Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara serta Bakal Calon/LO/admin Bakal Calon Anggota DPD Dapil Sulawesi Tenggara. Kegiatan dibuka oleh Ketua KPU Provinsi Sulawesi Tenggara yang dalam sambutannya mengatakan kegiatan Rapat Pleno rekapitulasi hasil verifikasi administrasi perbaikan kedua ini merupakan tindak lanjut dari rekapitulasi yang telah dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota. Selanjutnya Ketua KPU Provinsi Sulawesi Tenggara membacakan hasil verifikasi administrasi perbaikan kedua terhadap 21 Bakal Calon Anggota DPD Dapil Sulawesi Selatan yang dinyatakan Memenuhi syarat.  

Berdasarkan Berita Acara Tim Seleksi Nomor 19/TIMSELPROV-GEL.1-BA/04/74/2023 tanggal 22 maret 2023 tetntang Penetapan hasil Tes Kesehatan dan Wawancara Bakal Calon Anggota KPU Provinsi Sulawesi Tenggara periode 2023-2028. Pengumuman Nomor 20/TIMSELPROV-GEL.1-Pu/04/74/2023  Tentang Hasil Seleksi Calon Anggota KPU Provinsi Sulawesi Tenggara Periode 2023-2028 Download Disini

Menjadi Narasumber pada kegiatan Seminar Independensi Pers pada Pemilu 2024 yang di selenggarakan Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Sulawesi Tengggara, Sabtu (11/03/2023) bertempat di Zenith Hotel Kendari. Anggota KPU Provinsi sulawesi Tenggara Muh. Nato Alhaq paparkan Kebijakan Strategis KPU dalam Bidang Sosdiklih dan Partisipasi Masyarakat di Pemilu 2024. Pada seminar yang dilaksanakann dalam rangka memperingati HUT IJTI dan Musyawarah Daerah IJTI Sultra tersebut, Komisioner KPU Provinsi Sulawesi Tenggara yang kesehariannya menangani Divisi Perencanaan Data Pemilih ini juga memaparkan sejumlah potensi masalah menjelang Pemilu/Pemilihan 2024, diantaranya Hoaks dan money Politik. "Media harus mengambil peran dalam menjadikan pemilu sebagai sarana integrasi Bangsa". Kegiatan yang dibuka Gubernur Sultra Ali mazi turut dihadiri sejumlah Narasumber antara lain Dewan Pers, Ketua IJTI Pusat, Bawaslu Sultra dan Akademisi UMK Kendari.