Berita Terkini

Berdasarkan Berita Acara Tim Seleksi Nomor 19/TIMSELPROV-GEL.1-BA/04/74/2023 tanggal 22 maret 2023 tetntang Penetapan hasil Tes Kesehatan dan Wawancara Bakal Calon Anggota KPU Provinsi Sulawesi Tenggara periode 2023-2028. Pengumuman Nomor 20/TIMSELPROV-GEL.1-Pu/04/74/2023  Tentang Hasil Seleksi Calon Anggota KPU Provinsi Sulawesi Tenggara Periode 2023-2028 Download Disini

Menjadi Narasumber pada kegiatan Seminar Independensi Pers pada Pemilu 2024 yang di selenggarakan Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Sulawesi Tengggara, Sabtu (11/03/2023) bertempat di Zenith Hotel Kendari. Anggota KPU Provinsi sulawesi Tenggara Muh. Nato Alhaq paparkan Kebijakan Strategis KPU dalam Bidang Sosdiklih dan Partisipasi Masyarakat di Pemilu 2024. Pada seminar yang dilaksanakann dalam rangka memperingati HUT IJTI dan Musyawarah Daerah IJTI Sultra tersebut, Komisioner KPU Provinsi Sulawesi Tenggara yang kesehariannya menangani Divisi Perencanaan Data Pemilih ini juga memaparkan sejumlah potensi masalah menjelang Pemilu/Pemilihan 2024, diantaranya Hoaks dan money Politik. "Media harus mengambil peran dalam menjadikan pemilu sebagai sarana integrasi Bangsa". Kegiatan yang dibuka Gubernur Sultra Ali mazi turut dihadiri sejumlah Narasumber antara lain Dewan Pers, Ketua IJTI Pusat, Bawaslu Sultra dan Akademisi UMK Kendari.

Anggota KPU Provinsi Sulawesi Tenggara Divisi Hukum dan pengawasan Ade  Suerani hadir sebagai Narasumber pada kegiatan Diseminasi Partai politik yang diselenggarakan oleh Kantor Wilayah kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Tenggara bertempat di Wonua Monapa Hotel & Resort, Kamis (9/03/2023). Kegiatan yang diikuti oleh Bawaslu Prov. Sulawesi Tenggara, partai Politik, Notaris, Tokoh masyarakat dan Kantor Wilayah Kemenkumham Sulawesi Tenggara merupakan upaya untuk meningkatkan peran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam hal pengesahan pendirian badan hukum partai politik, pengesahan perubahan anggaran dasar serta anggaran rumah tangga partai politik, dan perubahan pengurus partai politik. Selanjutnya, dalam rangka verifikasi dan/atau pemeriksaan kebenaran terhadap dokumen yang memuat usulan permintaan mengadakan suatu forum pengambilan keputusan yang diusulkan oleh kepengurusan tingkat daerah suatu partai politik dan juga memeriksa kebenaran dokumen kehadiran ketua atau anggota partai politik tingkat kepengurusan daerah, pengumpulan data tersebut untuk mengetahui dan memetakaan apakah suatu partai politik keberadaannya ada disetiap provinsi atau tidak.

Kendari, 6 Maret 2022 Bertempat di Aula Husni kamil Manik KPU Provinsi Sulawesi Tenggara melaksanakan Rapat Evaluasi Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Pemilu Tahun 2024 bersama KPU Kabupaten/Kota Se Sulawesi Tenggara, kegiatan ini merupakan Salah satu upaya dari KPU Provinsi Sulawesi Tenggara ingin mengetahui apa saja kendala yang di alami oleh KPU Kabupaten/Kota dalam hal Penyusunan Rancangan Daerah Pemilihan utamanya prinsip prinsip yang tidak terpenuhi dalam pelaksanaannya , Penggunaan Aplikasi SIDAPIL dan Bagaimana Persepsi Publik di Wilayah masing-masing pasca Penetapan Dapil oleh KPU RI.  

KPU Provinsi Sulawesi Tenggara menggelar Rapat Koordinasi Evaluasi Kegiatan Coklit 10 Hari Kedua dan Persiapan Pemetaan TPS Lokasi Khusus pada Pemilihan Umum Tahun 2024, Sabtu (4/03/2023) bertempat di Aula Husni Kamil Manik, Kegiatan yang dihadiri oleh Plh. Koordinator Divisi Data dan Informasi serta Operator Sidalih KPU Kabupaten/Kota se Sulawesi Tenggara dibuka oleh Plh. Ketua KPU Provinsi Sulawesi Tenggara Bapak Muhammad Nato Alhaq mengatakan bahwa walaupun masih banyak hambatan utamanya dalam hal akses ke E Coklit pada hari ini kita saling berkoordinasi dalam menemukan formulasi terbaik dalam menyelesaikan masalah yang timbul selama 10 hari pertama pelaksanaan E coklit ini utamanaya pada 6 Kabupaten/ Kota dengan persentasi pencapaian terendah. " dengan memaksimalkan kerja kerja pada sistem manajerial, kontrol, monitoring diharapkan masalah teknis kewilayahan dan kependudukan ataupun hambatan geografis dapat kita hadapi sehingga target akan tercapai sesuai dengan jadwal dan data yang diperoleh lebih akuntabel" tambah Nato Selanjutnya pelaksanaan 15 hari Pencocokan dan Penelitian Data Pemilih ini bukan waktu yang lama untuk menyelesaikan tugas tugas Pantarlih,perlu adanya Evaluasi dari hasil kerja mereka hal ini menjadi tanggung jawab teman teman Koordinato Divisi Datin di tingkat Kabupaten/ Kota. perlu diperhatikan keadaan yang menjadi potensi penghambat pelaksanaan agar tidak menimbulkan masalah yang lebih besar lagi, begitu pula dengan kemampuan pantarlih di lapangan perlu dibekali dengan pemahaman mengenai panduan tentang tugas tugas mereka ataupun kondisi real di lapangan. Turut Hadir Kabag Perencanaan Data dan Informasi, Kabag Teknis Pemilu Parmas, Hukum dan SDM, Kabag Umum dan Logistik serta jajaran Sekretariat KPU Prov. Sulawesi Tenggara.  

KPU Provinsi Sulawesi Tenggara menggelar kegiatan Fokus Group Discussion (FGD) Fraud Risk Assessment dalam Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024 Bersama BPKP Provinsi Sulawesi Tenggara bertempat di Aula Husni Kamil  Rabu ( 22/02/2023). Kegiatan dibuka dengan sambutan dari ketua KPU Provinsi Sulawesi Tenggara La Ode Abdul Natsir yang mengharapkan dengan Fokus Grup Diskusi ini KPU Provinsi Sulawesi Tenggara bisa mendapatkan pemahaman dan manfaat untuk mencegah potensi terjadinya masalah sejak awal tahapan dimulai dari perencanaan sampai selesainya pemilu terutama dalam hal tata  kelola keuangan. " Kesuksesan Pemilu harus didukung dengan Tahapan yang sukses dan tentu saja penyelenggara yang terhindar dari resiko kecurangan (Fraud). sehingga mitigasi di tingkat sekretariat selaku pengelola anggaran untuk menghindari potensi terjadinya fraud harus terus diupayakan. tegas Natsir Selanjutnya Gunadhi Widi Asmara selaku Pengendali Teknis BPKP Provinsi Sulawesi Tenggara mengungkapkan bahwa FGD ini akan dimulai dengan penjelasan teknis bagaimana Fraud Risk Assessment akan dilaksanakan, lalu dilanjutkan dengan overview dan diakhiri identifikasi resiko. Oleh karena itu, beliau berharap agar pihak KPU Provinsi Sulawesi Tenggara selaku pemilik resiko dapat memberikan informasi, saran atau koreksi jika masih ada kekurangan dari informasi pemetaan resiko yang diberikan oleh pihak BPKP. Turut hadir Sekretaris KPU Provinsi Sulawesi Tenggara Tri tujiana beserta Pejabat struktural  Sekretariat dan Staf dari masing masing bagian.