ANTISIPASI PERMASALAHAN HUKUM, KPU PROV SULTRA MoU BERSAMA KEJATI SULTRA

Sultra.kpu.go.id, KPU Provinsi Sulawesi Tenggara mengadakan penandatangan perjanjian kerjasama atau Memorandum of Understanding (MoU) di bidang hukum perdata., bidang Hukum Tata Usaha Negara maupun Perselisihan Hasil Pilkada dalam mengatasi permasalahan hukum pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2018. Penadatanganan MoU di Aula Kejaksaan Tinggi Sultra yang dilaksanakan pada Selasa tanggal 16 Januari 2018. Penandatanganan dilakukan oleh Ketua KPU Provinsi Sulawesi Tenggara dan Kepala Kejaksaan Tinggi Sultra.

Ketua KPU Provinsi Sulawesi Tenggara, Hidayatullah mengatakan bahwa MoU ini penting dan strategis, mengingat Pemilihan Gubernur cukup rawan gugatan. Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, maka MoU ini sebagai bentuk perjanjian kerjasama KPU akan dibantu Kejaksaan dibidang bantuan hukum, pertimbangan hukum, dan tindakan hukum. Dalam pelaksanaan Pilgub Sultra 2018 ini tentunya KPU Provinsi Sulawesi Tenggara banyak mengeluarkan berbagai macam keputusan dalam pelaksanaan tahapan yang mempunyai implikasi hukum dan menungkinkan adanya gugatan dari para pihak yang terkait, oleh karena itu KPU Sultra memerlukan konsultasi dan supervisi hukum dari Kejaksaan.

 

“Setelah perjanjian ini, Kejaksaan dapat memberikan pertimbangan hukum baik lisan maupun tertulis, bantuan teknis dalam pembuatan produk-produk hukum berkaitan dengan seluruh Tahapan Pemilihan Gubernur Sultra 2018, namun tetap saja, KPU Sultra sangat berharap dalam Pemilihan Gubernur Sultra 2018 ini semoga tidak muncul permasalahan di bidang hukum baik sengketa pencalonan, Perdata maupun Tata Usaha Negara termasuk sengketa hasil. Walaupun tidak bias dipungkiri Pemilihan Gubernur Sultra ini ujung-ujungnya sulit dprediksi, karena merupakan Pilgub dengan kandidat yang sangat kompetitif. Pendekatan kerjasama di bidang hukum ini merupakan bagian program dan upaya penyelenggara KPU Sultra untuk mengatasi dan mengantisipasi begitu banyak intrik-intrik maupun manuver-manuver dari peserta Pilkada. Saya berharap ketelitian, keserasian, dna kekompakkan di jajaran Penyelenggara sampai tingkat operasional PPK, PPS dan KPPS harus dipegang teguh dalam pelaksanaan Pilgub dan Pilwali di Kota Bau-bau serta Pilbup di Kabupaten Konawe.

 

“Semoga pendampingan dari Kejaksaan Tinggi Sultra ini bias membantu kami memberikan solusi dan saran apabila ada konflik norma, norma kosong, norma kabur sehingga dapat menjadi acuan kami sebagai penyelenggara”.

 

Diwaktu yang sama, Kejati Sultra Azhari, SH.,MH mengatakan bahwa sesuai dengan Undang-Undang kejaksaan merupakan Pengacara Negara atau dengan kata lain merupakan perwakilan pemerintah dalam hal pendampingan hukum. “kita siap mendampingi KPU Provinsi Sulawesi Tenggara dalam hal jika terdapat permasalahan baik yang sifatnya litigasi maupun non litigasi serta hal-hal lain yang diatur oleh ketentuan peraturan perundang-undangan. (PPID KPU Prov Sultra)